Harapan dan Realita Kebijakan Ekonomi Kerakyatan di Masa Jokowi - Komunitaz

Artikel Baru

Komunitaz

Media Gerakan Pemuda

Post Top Ad

Harapan dan Realita Kebijakan Ekonomi Kerakyatan di Masa Jokowi



Kebijakan ekonomi kerakyatan saat ini menuai beragam masalah. Salah satu kebijakan pemerintah berdasarkakn prinsip ekonomi kerakyatan adalah pemberdayaan desa. Dalam pelaksanaannya, ada desa yang berhasil berkembang, tapi di sisi lain masih banyak desa yang tertinggal.

Untuk menjawab permasalah itu, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Studi Pembangunan (Himiespa) Fekon Untad mengadakan kegiatan Dialog Publik dengan tema “Peran Ekonomi Kerakyatan dalam Perekonomian Indonesia”. Menghadirkan Staf Khusus Kemendesa, Akademisi, dan Kabid UKM Dinas Koperasi dan UMKM sebagai narasumber. Berikut laporan Komunitaz tentang poin bahasan dalam kegiatan tersebut :

Nawa Cita dan Impementasi Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan tercermin pada poin 3 dan 7 dari program Nawa Cita Jokowi-JK, yaitu : poin 3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Poin 7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dalam implmentasinya, pemerintah pusat memberikan bantuan dana sebanyak Rp 46,8 triliun kepada 74.754 desa di seluruh Indonesia. Rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 600 juta hingga Rp 700 juta. Kemudian masih ada tambahan bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten dengan besaran nilai berbeda-beda di setiap desa.

Tiap tahun dana desa ditingkatkan. Tahun ini jumlahnya hampir 47 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp 70 triliun. Pada tahun berikutnya, akan bertambah lebih besar lagi dari Rp 70 triliun menjadi Rp 103 triliun, dan naik lagi menjadi Rp 111 triliun di periode berikutnya.

Contoh Keberhasilan Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan ADD lewat BUMDes di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menjadi percontohan nasional. Aparat Desa Ponggok, sukses mendongkrak pendapatan dari pengelolaan pemandian tua lewat BUMDes. Berhasil mempercepat terwujudnya desa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Kreativias aparat desa di Kecamatan Polanharjo itu mampu mendongkrak pendapatan pengelolaan pemandian tua yang sangat fantastis di daerah itu dari Rp 5 juta per tahun menjadi Rp 6,5 miliar per tahun.

Kini badan usaha milik desa (BUMDes) tersebut mampu memperoleh pendapatan Rp 6,5 miliar per tahun dengan keuntungan bersih mencapai Rp 3 miliar dari tempat tersebut.

Saat ini hanya 13.000 desa yang memiliki BUMDes. Orientasi desa tahun ini masih ke arah infrastruktur.

Pelemahan Fungsi Koperasi

Ekonomi kerakyatan berdasar pada UUD yang menyatakan bahwa bumi dan air digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Cara pengelolaan sumber daya tersebut pun diatur di dalam ayat 1 - 3, yaitu melalui koperasi, BUMN, dan swasta.

Di era Jokowi, tata cara pengelolaan menjadi 5, selain koperasi, BUMNN, dan swasta, ada pula Bumdes, dan Bulong (Badan Usaha Lorong) yang berhasil diterapkan di Makassar. Bentuk ekonomi kerakyatan yang paling ideal adalah koperasi, namun kondisi koperasi saat ini tidak sesuai harapan karena keberpihakan kebijakan pemerintah.

Pemerintah lebih memilih bekerjasama dengan perbankan untuk mengeluarkan kebijakan Kredit Usaha Tani. Hal itulah yang menyebabkan citra koperasi di masyarakat menjadi rusak.

Selanjutnya, kementrian desa tidak menyalurkan dana ke desa kepada lembaga yang sudah ada, padahal yang memenuh kriteria UU adalah koperasi. Implikasinya, BUMDES dan kelompok tani yang hanya dibentuk berdasarkan SK kepala desa, tidak bisa mengajukan tambahan dana ke Bank karena SK-nya kurang kuat.

Faktanya, isu pemberdayaan masyarakat berdasarkan koperasi dan UKM itu baru dimanfaatkan pada situasi-situasi tertentu, biasanya disaat kampanye.

Problema Petani

Penyebab utama mengapa petani tak sejahtera dan inflasi yang tak terkontrol adalah karena rantai distribusi produk pertanian yang sangat panjang. Dimulai dari petani, lalu petani harus menjualnya dulu ke tengkulak, lalu tengkulak ke pengecer, kemudian baru ke konsumen.

Implikasi dari sistem ekonomi kapitalis ini membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kalau petani menghasilkan banyak produk, harga turun. Kalau petani produknya sedikit, baru harganya naik. Tengkulak sebagai pemilik modal selalu diuntungkan. Sedangkan petani tak kunjung sejahtera.

Harapannya, rantai distribusi yang panjang itu bisa diputus, sehingga petani langsung bisa menjual produknya ke konsumen dan membuat tingkat inflasi terjaga.

Pola Pembangunan Desa

Dasar pembangunan desa harus berawal dari embung. Turunannya adalah peternakan sapi dan ayam kampung. Nanti dari sana area kuliner akan bertumbuh, kemudian muncul area parkir, ada security, muncul home stay, dsb. Turunan inti dari rencana pembangunan desa adalah wisata, pertanian, dan UMKM.

Menurut penelitian, komoditas yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru Sulawesi Tengah adalah sapi dan ayam kampung. Perputaran uang untuk sapi di Kota Palu pertahun mencapai 30 M. Perputaran uang untuk ayam kampung di Poso tembus 90 juta perhari.

Mungkin sapi dan ayam kampung dianggap remeh oleh sebagian orang, tapi perputaran uangnya ternyata cukup besar. Untuk mengoptimalkan tersebut, kuncinya adalah keterampilan, kreativitas, dan vokasi.

No comments: