Penggusuran Rumah Warga Tanjung Sari Melanggar HAM - Komunitaz

Artikel Baru

Komunitaz

Media Gerakan Pemuda

Post Top Ad

Penggusuran Rumah Warga Tanjung Sari Melanggar HAM


Rakyat tak henti-henti nya berteriak menuntut keadilan, walaupun hadiah pentungan didapatkan. Air mata para ibu berjatuhan, terus mengalir mereka merintih tiada henti.

Sudah saatnya kaum milenial intelektual, khususnya kawan-kawan Luwuk menjadi garda paling depan dalam solidaritas perjuangan masyarakat Tanjung Sari. Ini bukan soal siapa yang menang dan kalah di pengadilan, tapi soal kemanusiaan.

Tanggal 19 maret 2018 adalah lanjutan proses eksekusi tanah milik masyarakat Tanjung Sari Luwuk Banggai. Akibatnya kurang lebih 200 rumah dan lebih dari seribu orang masyarakat akan kehilangan tempat tinggal.

Soal tanah adalah soal hidup matinya manusia. Hati siapa yang tidak tersentuh jika menyaksikan video perlawanan para perempuan hebat yang menggunakan mukena. Mengangkat kitab suci Al-Quran untuk menghadapi pihak kepolisian dan satpol PP yang akan menggusuri rumahnya.

Semua ini berawal dari kasus gugatan tanah sengketa yang dimenangkan oleh pihak ahli waris keluarga Ny. Berkah Albakkar melalui putusan MA No. 2351.K/Pdt/ 1997 dengan pokok sengketa dua bidang tanah dengan luas 22x26,50 m2 dan 11,60x11,30 m2 (± 600 m2).

Eksekusi lahan pasti terlaksana atas persetujuan bupati. Meskipun tanpa persetujuan langsung, seharusnya tidak ada tindakan pembiaran. Sepertinya Bapak Herwin Yatim harus sering ngopi dengan rakyatnya. Bagaimana pun juga, itu sudah tupoksi beliau sebagai Bupati Banggai yang punya tanggung jawab sosial maupun politik karena dipilih oleh rakyat.

Lewat vidio perlawanan masyarakat yang beredar luas di media sosial tindakan kekerasan serta penangkapan menjadi sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Apapun alasannya, kekerasan terhadap masyarakat tak boleh dilakukan.

Dampak Penggusuran Bagi Para Ibu

Menurut penelitian yang dikembangkan oleh Rice University dan Harvard University, Ibu yang pernah mengalami peristiwa penggusuran memiliki level stres 20% lebih tinggi dari pada mereka yang tidak memiliki pengalaman digusur.

Studi tersebut berfokus pada ibu dengan penghasilan rendah dan ibu di perkotaan yang rentan jadi korban penggusuran. Hasilnya menunjukkan tingkat stres ibu yang tinggi sangat berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental anak.

Berdasarkan studi tersebut, satu dari dua ibu korban penggusuran mengalami depresi, bandingkan dengan satu dari empat ibu yang tidak pernah mengalami penggusuran. Satu dari lima ibu korban penggusuran memiliki anak dengan kesehatan yang buruk, dibandingkan dengan satu dari 10 ibu yang tidak pernah mengalami penggusuran.

Bahkan, hal ini juga mempengaruhi hubungan ibu dengan suami, ibu dan anak, dan ibu dengan tetangga. Dampak penggusuran juga dapat menghilangkan pergaulan sosial kemasyarakatan ibu yang telah lama dijalin.

Usaha untuk memulai semua hal dari awal lagi seperti ini dapat melemahkan peningkatan partisipasi ibu dalam mengawal tumbuh kembang anak. Merasa tidak mampu memberi tempat yang nyaman untuk anak. Misalnya perasaan bersalah maupun terlalu banyak pikiran.

Dampak Penggusuran Pada Anak

Penggusuran dapat menjadikan anak menjadi tidak stabil. Dalam sebuah jurnal disebutkan bahwa ketidakstabilan tempat tinggal akan mempengaruhi akademik anak.Selain itu, perpindahan rumah juga dapat menyebabkan anak stres serta mengalami kebingungan dalam beradaptasi lagi.

Jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa dampak negatif ketidakstabilan tempat tinggal berbeda-beda pada anak, tergantung usianya. Misalnya pada anak lima tahun, dampak yang terjadi adalah lambatnya menyerap kosa kata dibanding mereka yang punya tempat tinggal tetap.

Penurunan nilai akademik, kesulitan bersosialisasi, dan berkurangnya ikatan dengan orangtua biasanya dialami oleh anak usia sekolah dasar. Sedangkan untuk anak usia SMP, dampak yang biasanya terjadi adalah bertambahnya sensitivitas dan perubahan sikap.

Hilangnya Harta Benda dan Sumber Kehidupan

Penggusuran paksa menyebabkan warga yang tergusur kehilangan tempat tinggal, termasuk pula harta benda yang tidak sempat terselamatkan. Karena ingin keluar rumah dengan selamat, banyak barang yang akhirnya hilang atau ikut tergusur seperti kulkas, TV, lemari, bahkan uang.

Hal tersebut terjadi karena tidak siap menerima adanya penggusuran dan dalam kondisi panik. Akhirnya mengharuskan  mereka untuk  mengungsi di tempat lain tanpa adanya jaminan penyediaan sarana dan prasarana yang  memadai untuk hidup secara layak.

Rumah pada prakteknya  tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, bagi sebagian orang difungsikan untuk menjalankan usaha di sektor informal. Penggusuran mengakibatkan hilangnya  sumber penghidupan, karena ada rumah yang dijadikan tempat untuk membuka warung kelontong, bekerja menerima jahitan, atau memasak kue untuk dijual.

Melanggar Hak Asasi Manusia

Penggusuran paksa di Tanjung Sari tidak hanya melanggar hak atas tempat tinggal warga, tetapi juga hak atas pekerjaan yang layak melalui pemusnahan sumber mata pencahariannya. Penggusuran paksa seringkali dilakukan tanpa memberikan kompensasi yang setimpal. Fenomena tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Tentu setiap penggusuran paksa tidak hanya terhenti sampai pada pelanggaran hak warga negara atas tempat tinggal atau mata pencaharian, tetapi juga berakibat pada tertutupnya akses warga terhadap haknya yang lain, misalnya: hak atas rasa aman, hak atas akses terhadap kesehatan, dan hak anak-anaknya untuk mengakses pendidikan karena semua hak tersebut berkenaan dengan letak rumah kediamannya sebelum tergusur.

Instrumen-instrumen HAM memberikan jaminan bagi warga untuk memiliki tempat tinggal yang layak, daya dukung lingkungan yang baik, bebas dari diskriminasi, dan terlindungi dari penggusuran paksa. Pelaksanaan dari jaminan tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah.

Namun, jika pemindahan terhadap warga benar-benar terpaksa harus dilakukan oleh negara, pokok-pokok instrumen HAM terkait perlindungan terhadap penggusuran paksa setidaknya mensyaratkan empat hal agar pemindahan warga tidak melanggar HAM.

Pertama, memberikan informasi yang jelas dan bersifat dua arah mengapa pemindahan perlu untuk dilakukan.

Kedua, pemindahan dilakukan atas dasar keinginan warga itu sendiri – tanpa kekerasan – secara sukarela sebagai bentuk konfirmasi bahwa pembangunan yang mengakibatkan pemindahan dirinya merupakan pembangunan yang berdampak positif bagi kehidupan umat manusia lainnya.

Ketiga, mengakomodasi segala bentuk perlindungan, seperti tidak menggusur dalam cuaca buruk atau malam hari, menyiapkan pendampingan hukum, dan mekanisme pemulihan.

Keempat, harkat dan martabat warga tersebut sama sekali tidak berkurang setelah ia dipindahkan ke tempat yang baru. Artinya, hak-hak dasarnya tetap dapat terpenuhi dengan akses yang setidaknya sama mudahnya dan sama baiknya antara kondisi sebelum dengan sesudah ia dipindahkan.

Untuk kasus di Tanjung Sari, ayo satukan kekuatan, bersama-sama melawan! Sesuai kata-kata Che Guevaara: “jika hatimu bergetar marah melihat ketidakadilan, maka engkau adalah kawanku.”


Penulis : Moh Rifaldi Manaf, S.H

No comments: