Kota Palu dalam Lintas Sejarah Heroik Para Pejuang dan Kisah-Kisah yang Mengharukan - Komunitaz

Artikel Baru

Komunitaz

Media Gerakan Pemuda

Post Top Ad

Minggu, 28 Januari 2018

Kota Palu dalam Lintas Sejarah Heroik Para Pejuang dan Kisah-Kisah yang Mengharukan

Gambar dari picssr.com

Kota Palu yang kini makin berkembang memiliki sejarah tua dan perjalanan yang panjang. Berawal dari sebuah pemukiman sederhana, dulu penduduknya hidup terpencar-pencar di bawah sistem pemerintahan kerajaan.

Nenek moyang Orang Kaili hidup di lereng-lereng gunung. Sebab lembah yang kini menjadi pemukiman ramai, sebelumnya masih merupakan laut teluk. Teluk Palu pernah membentuk suatu danau gunung. Tidak seperti saat ini dimana Teluk Palu langsung bersambungan dengan laut. Akibat gempa besar, susunan tanah bagian selatan yang membentuk danau itu runtuh dan hilang. Danau pun akhirnya surut dan berubah menjadi lembah.

Ketika lembah terbentuk, penduduk yang bermukim di sekelilingnya mulai turun membentuk kampung-kampung. Migrasi penduduk dari perbukitan ke Lembah Palu terus berlangsung hingga Palu menjadi pemukiman baru, dan beranak pinak di sana.

Kerajaan-kerajaan yang sebelumnya berkuasa seperti Bangga, Pakava, Punde, Vonggi, Lando, dan Raranggonau, bersatu membentuk kerajaan baru, yaitu Kerajaan Palu, dengan raja pertama bernama Puenggari. Raja inilah sebagai peletak dasar tatanan pemerintahan struktural di Palu.

Pembentukan Kerajaan Palu diperkirakan sekitar abad XIV dengan sistem pemerintahan Patanggota: empat kampung sebagai pemegang kedaulatan, yakni; Kampung Baru, Kampung Besusu, Kampung Lere, dan Kampung Siranindi. Keempat kampung itulah yang berhak menentukan pengangkatan raja dan ikut menjalankan roda pemerintahan secara kolektif.

Puenggari sebagai raja pertama di Kerajaan Palu, berasal dari perbukitan bagian timur Lembah Palu. Ketika menjadi raja, Puenggari menikah dengan Pueputi (turunan dari Raja Lando). Lando merupakan salah satu kerajaan tua di sebelah timur Sungai Palu pada zaman itu. Perkawinan Puenggari dan Pueputi inilah cikal bakal pengangkatan raja-raja berikutnya berdasarkan keturunan.

Kedatangan Bangsa Belanda

Kerajaan Palu hidup tentram dan damai. Namun suatu hari, Bangsa Belanda datang memaksa membentuk pemerintahan baru di bawah kekuasaan mereka: Pemerintahan Hindia Belanda. Sementara raja hanya dijadikan sebagai lambang kedaulatan rakyat yang tidak punya kekuasaan penuh.

Pada tahun 1888, Gubernur Belanda yang telah lama menguasai Makassar mengirim pasukan dengan kapal laut ke Tanah Kaili. Pasukan itu pertama kalinya merapat di Pantai Kayumalue dan langsung menembakkan meriamnya dari atas kapal, sehingga banyak rakyat yang jadi korban.

Melihat tindak kekerasan tersebut, maka raja-raja di Tanah Kaili bersama rakyatnya melakukan perlawanan. Karena peralatan senjata yang sangat sederhana berupa tombak, sumpit, dan guma (parang khas Kaili), sementara pihak Belanda telah memakai senjata modern, maka pertempuran menjadi tidak seimbang.

Setelah terjadi beberapa kali pertempuran, akhirnya Hindia Belanda berhasil memaksa untuk menandatangani perjanjian dengan raja-raja. Tahun 1888 itulah awal penandatanganan plakat panjang atas pemerintahan Belanda. Pertama ditandatangani Raja Palu bernama Yojokodi. Begitu pula raja-raja Tanah Kaili lainnya juga menyusul seperti; Makagili (Raja Banawa), Yangge Bodu (Raja Tavaili), Raja Biromaru, dan beberapa raja di daerah Sulteng.

Karena penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan karena terpaksa, perlawanan demi perlawanan tetap berlangsung. Bahkan dalam perjalanannya, beberapa raja akhirnya membangkang dan melakukan kerjasama perlawanan dengan beberapa raja yang belum sempat menandatangani perjanjian.

Apalagi raja-raja di Tanah Kaili sejak lama telah menganut agama Islam, sehingga mereka memandang penjajah Belanda sebagai orang kafir yang menyengsarakan rakyat dan patut dilawan. Sehingga api perlawanan tidak pernah padam.

Makin kuatnya kedudukan Hindia Belanda di Tanah Kaili akhirnya pada tahun 1990, Pemerintah Belanda diresmikan. Pihak Belanda akhirnya tinggal di Donggala (Kerajaan Banawa). Selama Hindia Belanda berkuasa, di Tanah Kaili terjadi penaklukan raja-raja, tapi sekaligus terus terjadi perlawanan demi perlawanan.

Perlawanan Pantang Menyerah Orang Kaili

Dalam catatan sejarah Tanah Kaili, di antara perlawanan (peperangan) terhadap Belanda, yang paling terkenal adalah Perang Sigi yang dipimpin oleh Karanjalemba. Perang ini berlangsung antara tahun 1905-1908 dan memakan banyak korban di kedua belah pihak.

Perlawanan yang dipimpin oleh Karanjalemba cukup membuat kewalahan tentara Belanda. Namun pada akhirnya, dalam sebuah pertempuran di Watunonju, Karanjalemba tertawan dan seorang putranya bernama Malasigi tewas dibunuh tentara Belanda. Kemudian Karanjalemba dibuang ke Sukabumi (Jawa Barat) hingga beliau wafat pada tahun 1917.

Pertempuran terjadi di berbagai daerah di Tanah Kaili dari Donggala, hingga Poso, Toli-Toli, Touna, dan Luwuk-Banggai. Walaupun pada akhirnya raja-raja yang berhasil ditaklukan telah diasingkan, tidak berarti perlawanan terhenti. Umumnya perlawanan dipelopori raja-raja dan para pemuka agama.

Kedatangan Jepang di Lembah Palu tahun 1942-1945, memang tidak banyak melakukan perombakan struktur pemerintahan dan pembagian wilayah bentukan Belanda. Meskipun tidak lama berkuasa, tapi Bangsa Jepang meninggalkan penderitaan bagi rakyat akibat tindakan kekerasan yang diterapkan berupa kerja paksa.

Menjelang kemerdekaan, Kota Palu sangat berperan dalam mempertahankan kemerdekaan. Posisinya secara geografis sangat strategis berada di jantung Sulawesi, menjadi perantara dalam melakukan kontak antara tokoh-tokoh perjuangan di daerah ini maupun dengan pejuang-pejuang yang ada di Makassar dan Manado.

Masa Kemerdekaan Republik Indonesia (RI)

Raja Palu terakhir adalah Tjatjo Ijaza. Beliaulah yang mengakhiri Kerajaan Palu dengan membuat pernyataan bersama kerajaan Sigi, Dolo, dan Kulawi, untuk kembali bergabung dengan negara kesatuan RI pada 6 Mei 1950. Kemudian Tjatjo memegang pucuk pimpinan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Sulteng, memimpin upacara tanda keluar dari Negara Indonesia Timur (NIT) bentukan Belanda.

Dalam masa kemerdekaan, Palu sebagai kota cukup strategis di Sulteng. Tahun 1952, Palu dijadikan Ibu Kota Kabupaten Donggala. Ketika itu Provinsi Sulteng belum berdiri sendiri, masih satu pemerintahan dengan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah (Sulutteng). Barulah tahun 1964, Provinsi Sulteng berdiri sendiri berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962, dan sejak itu pula Kota Palu resmi sebagai Ibu Kota Provinsi.

Selanjutnya berdasarkan UU No. 18 Tahun 1978, Kota Palu diresmikan sebagai wilayah/Kota Administratif (Kotif), tepatnya pada 27 September 1978. Walikotif pertama adalah Drs. Kiesman Abdullah yang menjabat sampai tahun 1986. Sejak peresmian Kota Palu sebagai Kota Administratif itulah yang dijadikan sebagai hari jadi Kota Palu yang setiap tahunnya diperingati.

Ketika Drs. Syahbuddin Labadjo sebagai Walikotif (periode 1986-1994), berbagai upaya dilakukan demi keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Lewat program K3 (kebersihan, keindahan, dan ketertiban), Syahbuddin melakukan pengembangan pembangunan infrastruktur Kota Palu dan menginginkan Palu sebagai Kota IDAMAN (Indah, Damai, dan Aman).

Enam belas tahun kemudian, startus Kotif Palu akhirnya ditingkatkan menjadi Kota Madya berdasarkan UU No.4 tahun 1994, tepatnya pada tanggal 12 Oktober. Walaupun bila berpatokan pada hari jadi, Kota Palu baru berusia puluhan tahun. Tapi Palu sebenarnya sudah ada sejak lama dan menjadi Kota Tua dengan perjalanan sejarah yang panjang dan membanggakan.


Baca juga: Matinya Sang Tadulako


*Ditulis dan disunting ulang oleh Redaktur Komunitaz dari Buku Mengenal Khazanah Budaya dan Masyarakat Lembah Palu, oleh Jamrin Abubakar, 1999.

Tidak ada komentar: